PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS KEWILAYAHAN

Indonesia dengan 34 Provinsi yang beraneka ragam budaya dan potensi daerah masing-masing, serta terdiri dari 17.000 lebih pulau merupakan cakupan wilayah yang luas dan memerlukan pendekatan yang tepat dalam pembangunan ekonominya.  Pernah ada konsep pertumbuhan ekonomi dengan mendirikan pusat-pusat industri di titik-titik tertentu yang kemudian kurang dirasa maksimal dan mengakibatkan ketimpangan sosial yang amat terasa. Kemudian munculah konsep ekonomi kerakyatan dengan menekankan pembangunan pada sektor ekonomi masyarakat kecil seperti UMKM, pemberian bantuan modal serta pemberdayaan masyarakat yang semuanya ditumpukan pada peningkatan ekonomi rakyat dan kesejahteraan rakyat. Pada hakikatnya segala konsep pembangunan ekonomi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan arah kebijakan perekonomian dunia, baru saja di sepakati bersama dalam pertemuan G-20 bahwa negara-negara anggota G-20 sepakat akan mengupayakan peningkatan ekonomi dunia sampai 2,1%. Sementara itu Indonesia terus memacu mesin perekonomiannya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indahnya, saat ini dengan sistem Otonomi Daerah dimana daerah otonom diberikan hak dan wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri seakan memberikan angin segar kepada daerah otonom yang menyadari hal tersebut untuk memanfaatkannya secara tepat dan menggunakan seluruh sumberdaya yang ada demi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah otonom itu. Tidak hanya itu, sekarang pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melakukan Inovasi dalam kebijakan pembangunan daerahnya, sehingga akan muncul suatu kondisi yang efektif dan efisien.
Terlebih lagi dengan adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa akan memberikan ruang khusus kepada desa untuk berkompetisi membangun desanya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di desa itu, terlepas dari besaran dana yang akan dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada desa. Konsep wilayah dibagi menjadi empat kelompok yaitu; wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah perencanaan, dan wilayah administratif. Ada wilayah yang tergantung dengan pusat, ada juga wilayah dimana mempunyai sifat yang sama, dan ada wilayah yang dibentuk untuk membatasi wilayah kerja administrasi pemerintahan. Selain itu, dalam pembangunan ekonomi kewilayahan diperhitungkan pula kegiatan ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Ada kegiatan ekonomi basis yang merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang kemudian di ekspor ke wilayah lain sehingga akan memberikan nilai tambah pada daerah itu. Selain itu ada kegiatan ekonomi non basis dimana kegiatan ekonomi terletak pada penyediaan jasa yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan lokal saja. Pembangunan ekonomi kewilayahan adalah konsep yang tepat untuk diterapkan di Indonesia karena sudah didukung oleh landasan hukum yang jelas. Terlebih lagi dengan beragam potensi yang dimiliki oleh setiap daerah yang berbeda memungkinkan daerah tersebut meningkatkan perekonomiannya dengan menerapkan konsep one village one product. Nantinya konsep ini akan mendorong setiap cakupan wilayah ekonomi berkompetisi dengan produk unggulannya masing-masing, sehingga di tiap daerah itu akan ada kegiatan perekonomian yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Pada akhirnya pembangunan ekonomi berbasis kewilayahan menjadi optimal dan sangat tepat diterapkan di Indonesia demi mencapai Indonesia yang jaya dan sejahtera.