Akhirnya, ketika negara
diambang kehancuran, hanya memelihara keberadaan sia-sia, ilusif, dan formal,
ketika di setiap hati ikatan sosial telah pecah, dan kepentingan terkasar tanpa
malu-malu menyandang nama sakral sebagai “kebaikan publik,” kehendak umum
menjadi bisu: seluruh manusia dibimbing oleh motif-motif rahasia, tidak lagi
memberikan pandangan-pandangan mereka sebagai warga negara seolah-olah negara
tidak pernah ada; dan ketetapan-ketetapan tak adil diarahkan sepenuhnya bagi
kepentingan pribadi yang diloloskan di bawah nama hukum (Joseph losco – leonard
williams. 2003:268. Plithical theory: kajian klasik dan kontemporer machiavelli
rawlis. Jakarta: pt raja grafindo persada).
Sebuah tatanan sosial
sebenarnya kumpulan dan tumpukan dari beragam norma yang terbentuk dari sifat
masyarakatnya. Tidak dipungkiri bahwa kemiskinan menjadi masalah utama dalam
pembangunan. Kemiskinan menjadi aib tersendiri bagi setiap pemerintah daerah
karena kemiskinan akan mencerminkan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah bahwa selama ini semuanya hanya sia-sia. Pembangunan tidak
hanya di sektor infrastruktur saja, pada era kekinian pembangunan manusia
menjadi suatu solusi untuk menuju Indonesia emas 2045. Masalah utamanya hanya
berputar seputar pengentasan kemiskinan, semua menyadari bahwa pengentasan
kemiskinan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, karena pengentasan
kemiskinan adalah program jangka panjang.
Belajar dari UPT-PK (unit pelayanan
terpadu penanggulangan kemiskinan) Kabupaten Sragen. Unit ini berkomitmen penuh
menciptakan suasana kondusif dan efektif dalam program penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Sragen. Langkah UPTPK adalah langkah besar menembus
batas birokrasi yang terkesan berbelit-belit dan menyusahkan yang bisa di
susahkan. Apabila reformasi birokrasi sudah di gaungkan dan menjadi kata wajib
bagi setiap pelaku birokrasi, maka pelayanan yang berkiblat pada good governance hanya tinggal disambut
dengan sebuah komitmen utuh. UPTPK menjadi suatu contoh pelaksanaan
pemerintahan yang mengedepankan hasil efektif yang berasal dari sistem yang
terintegrasi antar SKPD di lingkup Pemda Kab Sragen. Tidak hanya itu UPTPK juga
mengakomodir program nasional agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Masalah sebenarnya dari setiap
program pengentasan kemiskinan adalah database
kemiskinan yang layak untuk diakui bersama bahwa telah terjadi inclusion dan
exclusion error di dalamnya. Untuk itulah terobosan UPTPK dengan menghadirkan
sistem Validasi data dan pelaksanaan survey lapangan yang objektif dan
profesional layak menjadi contoh utama pelaksanaan pelayanan publik di
Indonesia. Dalam hal validasi data, UPTPK melibatkan perangkat RT,
Desa/Kelurahan untuk ikut serta berperan aktif dalam proses validasi data
kemiskinan tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menghilangkan inclusion error
yang terjadi dilapangan, karena data yang dikumpulkan oleh RT akan dirapatkan
pada Musrembang di tingkat desa/kelurahan sehingga apabila ada gejala yang mengarah
pada Inclusion error akan terpatahkan pada saat Musrembang tingkat
desa/kelurahan. Kemudian data dikumpulkan per-desa untuk diinput data validasi
tersebut.
Dalam pemberian program
bantuan sosial antar SKPD di integrasikan kepada single database yang diharapkan dapat mencapai sasaran dengan tepat
karena pada hakikatnya seorang masyarakat yang tergolong dalam kategori
masyarakat miskin akan mendapatkan bantuan (terapi) yang sesuai dengan yang
dibutuhkannya. UPTPK berani menerobos kelemahan birokrasi, yaitu pada paradigma
masyarakat yang telah menaruh rasa negatif terhadap birokrasi. Kemudian UPTPK
merubahnya melalui skema pelayanan yang maksimal dan penampilan yang menawan
dengan menghilangkan dogma bahwa birokrasi itu kaku dan berbelit-belit.
Belajar dari UPTPK, seyogyanya
pelayanan publik memang sudah harus bergeser dari menunggu pelayanan ke arah
yang lebih menjemput bola agar kegiatan pelayanan lebih aktif dan respect
melayani masyarakat yang membutuhkan sehingga mampu mengatasi kendala
masyarakat yang utamanya yaitu terbatas
dengan keadaan dan sarana. Keterbatasan birokrasi yang terletak pada paradigma
masyarakat mampu dihancurkan oleh UPTPK menjadi sesuatu yang lebih responsif
menanggapi keluhan dari masyarakat. Sehingga pelayanan yang diberikan bukanlah
hanya sebuah pelayanan semata, namun juga termasuk pembinaan di dalamnya.
Pelayanan publik yang dilakukan oleh UPTPK adalah salah satu langkah penting
yang harus dilakukan oleh setiap Instansi pemerintahan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan agar mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan
mampu bekerjasama dengan pemerintah lebih baik sehingga menciptakan suatu
keadaan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah.
Komentar
Posting Komentar